Monitoring dan Evaluasi Pelatihan (ToT) Agen SPAK untuk Guru PKN di SMP Kota Depok oleh SPAK Indonesia dan Inspektorat Depok.

Senin, 27 Mei 2024. Ternyata menghentikan kebiasaan melakukan gratifikasi di sekolah bukan hal mudah. Isu ini lah yang mengemuka dalam sesi monitoring dan evaluasi paska pelatihan (ToT) Agen SPAK para guru PKN di SMP Kota Depok, Jawa Barat. Tetapi karena pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi yang didapat dari pelatihan 6 bulan sebelumnya dan diperkuat oleh seringnya bermain permainan SPAK, maka para guru perlahan-perlahan mulai menolak pemberian dari orang tua siswa. Kesadaran para guru peserta pelatihan ini muncul dari keteguhan untuk tidak melanggar nilai keadilan. Dalam sesi diskusi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Depok dan difasilitasi oleh SPAK Indonesia, berbagai kelompok diskusi berhasil mengidentifikasi sejumlah tantangan dan solusi yang berfokus pada penerapan pendidikan antikorupsi. Secara umum, tantangan utama yang dihadapi meliputi resistensi terhadap perubahan budaya gratifikasi, kurangnya dukungan dari rekan kerja dan pemegang kebijakan, serta kesulitan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tantangan utama yang diidentifikasi adalah budaya gratifikasi yang masih melekat kuat di kalangan guru dan teman sejawat, yang menunjukkan resistensi terhadap perubahan perilaku antikorupsi. Selain itu, kurangnya dukungan dari rekan kerja dan pemegang kebijakan juga menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya penerapan nilai-nilai antikorupsi. Kesadaran masyarakat, termasuk orangtua murid, juga menjadi tantangan tersendiri, karena sulitnya menyadarkan mereka untuk menghindari praktik gratifikasi dan mendukung pendidikan antikorupsi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, semua kelompok menekankan pentingnya memberikan contoh dan menjadi role model. Guru dan staf sekolah diharapkan dapat menunjukkan perilaku antikorupsi yang baik sehingga bisa menjadi teladan bagi siswa dan rekan kerja. Selain itu, edukasi melalui sosialisasi yang intensif kepada seluruh warga sekolah dan orangtua murid dianggap sebagai langkah penting. Ini bisa dilakukan melalui briefing, rapat, dan penggunaan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Pembentukan kebijakan dan kesepakatan bersama juga menjadi solusi yang diusulkan. Pembuatan kesepakatan bersama mengenai penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta kebijakan antikorupsi yang disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, dianggap penting untuk memastikan semua pihak terlibat dan mendukung program ini. Mengajak seluruh warga sekolah dan instansi terkait untuk terlibat aktif dalam program antikorupsi adalah langkah penting lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi. Dalam acara ini para peserta juga mengusulkan sejumlah kegiatan untuk memperkuat pemahaman para siswa tentang sikap antikorupsi, yang akan diselenggarakan pada momentum Hari Anak, Hari Kemerdekaan, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Antikorupsi. Acara yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen antikorupsi di kalangan pendidikan Kota Depok, dengan harapan seluruh pihak terkait dapat mengimplementasikan solusi yang telah dirumuskan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara efektif di lingkungan sekolah, menciptakan generasi muda yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
Posted by SPAK Redaksi

SPAK Indonesia Gelar Webinar “Sekolah Jujur, Sekolah Saya: Memastikan Integritas Menjadi Sikap Hidup: Berbagi Praktek Baik Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi”: Forum Sekolah-sekolah Peserta Program Berbagi Cerita Perubahan.

Program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” yang diselenggarakan oleh SPAK Indonesia dengan dukungan pemerintah New Zealand Aid di Medan, Makassar dan Gorontalo telah berlangsung hampir 1 tahun. Ada 18 sekolah yang ikut dalam program ini dan telah mewujudkan berbagai inisiatif kegiatan yang menjadi laboratorium sekolah dalam mengukur implementasi nilai-nilai antikorupsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Dalam webinar yang diselenggarakan pada Rabu, 22 Mei 2024 tersebut, sekolah-sekolah tersebut berkesempatan menampilkan bermacam inisiatif kegiatan yang kreatif dan beberapa di antaranya merupakan terobosan dalam bentuk video. Melalui forum ini sekolah-sekolah peserta program mendapat masukan dan saran dari beberapa pihak, yaitu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yang diwakili Mochammad Abduh, wakil orang tua, Cynthia Lamusu  , dan Pendiri Erodio School of Art and Science, Monika Irayati. Pak Abduh, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, menyampaikan bahwa inisiatif kegiatan yang dilaksanakan sekolah-sekolah peserta program merupakan inisiatif yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa ada ide-ide kreatif dari sekolah menunjukkan program yang anti-mainstream dan patut diacungi jempol, misalnya website Jendela Integritas dari sekolah di Gorontalo yang memudahkan siapapun melihat pelaporan pengelolaan dana sekolah yang transparan dan akuntabel, sekaligus tempat pelaporan gratifikasi pada guru dan Kepala Sekolah. Monika Irayati, sebagai pendiri Eurodio, menekankan pentingnya program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” dalam membentuk karakter siswa dan menumbuhkan kembali nilai budi pekerti. Ia juga menggarisbawahi perlunya melibatkan siswa sebagai subyek aktif dalam kegiatan sekolah dan bukan sekedar obyek, sehingga pendapat siswa sangat diperlukan. Cynthia Lamusu, mewakili orang tua, memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya”. Ia menyoroti fenomena gratifikasi yang masih sulit dihentikan dan mengapresiasi langkah sekolah yang mengeluarkan surat aturan larangan gratifikasi, serta pembentukan forum komunikasi khusus untuk menghindari komunikasi personal antara guru dan orang tua, kecuali dalam kondisi khusus. Webinar ini diharapkan dapat memperkuat upaya ekosistem antikorupsi di sekolah dan menciptakan lingkungan yang berintegritas. Seluruh upaya ini perlu didukung berbagai pihak untuk terus menjaga keberlanjutannya. Karenanya, SPAK Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung dan memperluas program ini, dengan harapan nilai-nilai antikorupsi dapat mewujud dalam kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan pendidikan. Program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” yang diselenggarakan oleh SPAK Indonesia dengan dukungan pemerintah New Zealand Aid di Medan, Makassar dan Gorontalo telah berlangsung hampir 1 tahun. Ada 18 sekolah yang ikut dalam program ini dan telah mewujudkan berbagai inisiatif kegiatan yang menjadi laboratorium sekolah dalam mengukur implementasi nilai-nilai antikorupsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Dalam webinar yang diselenggarakan pada Rabu, 22 Mei 2024 tersebut, sekolah-sekolah tersebut berkesempatan menampilkan bermacam inisiatif kegiatan yang kreatif dan beberapa di antaranya merupakan terobosan dalam bentuk video. Melalui forum ini sekolah-sekolah peserta program mendapat masukan dan saran dari beberapa pihak, yaitu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yang diwakili Mochammad Abduh, wakil orang tua, Cynthia Lamusu  , dan Pendiri Erodio School of Art and Science, Monika Irayati. Pak Abduh, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, menyampaikan bahwa inisiatif kegiatan yang dilaksanakan sekolah-sekolah peserta program merupakan inisiatif yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa ada ide-ide kreatif dari sekolah menunjukkan program yang anti-mainstream dan patut diacungi jempol, misalnya website Jendela Integritas dari sekolah di Gorontalo yang memudahkan siapapun melihat pelaporan pengelolaan dana sekolah yang transparan dan akuntabel, sekaligus tempat pelaporan gratifikasi pada guru dan Kepala Sekolah. Monika Irayati, sebagai pendiri Eurodio, menekankan pentingnya program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” dalam membentuk karakter siswa dan menumbuhkan kembali nilai budi pekerti. Ia juga menggarisbawahi perlunya melibatkan siswa sebagai subyek aktif dalam kegiatan sekolah dan bukan sekedar obyek, sehingga pendapat siswa sangat diperlukan. Cynthia Lamusu, mewakili orang tua, memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya”. Ia menyoroti fenomena gratifikasi yang masih sulit dihentikan dan mengapresiasi langkah sekolah yang mengeluarkan surat aturan larangan gratifikasi, serta pembentukan forum komunikasi khusus untuk menghindari komunikasi personal antara guru dan orang tua, kecuali dalam kondisi khusus. Webinar ini diharapkan dapat memperkuat upaya ekosistem antikorupsi di sekolah dan menciptakan lingkungan yang berintegritas. Seluruh upaya ini perlu didukung berbagai pihak untuk terus menjaga keberlanjutannya. Karenanya, SPAK Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung dan memperluas program ini, dengan harapan nilai-nilai antikorupsi dapat mewujud dalam kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan pendidikan. Program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” yang diselenggarakan oleh SPAK Indonesia dengan dukungan pemerintah New Zealand Aid di Medan, Makassar dan Gorontalo telah berlangsung hampir 1 tahun. Ada 18 sekolah yang ikut dalam program ini dan telah mewujudkan berbagai inisiatif kegiatan yang menjadi laboratorium sekolah dalam mengukur implementasi nilai-nilai antikorupsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Dalam webinar yang diselenggarakan pada Rabu, 22 Mei 2024 tersebut, sekolah-sekolah tersebut berkesempatan menampilkan bermacam inisiatif kegiatan yang kreatif dan beberapa di antaranya merupakan terobosan dalam bentuk video. Melalui forum ini sekolah-sekolah peserta program mendapat masukan dan saran dari beberapa pihak, yaitu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yang diwakili Mochammad Abduh, wakil orang tua, Cynthia Lamusu  , dan Pendiri Erodio School of Art and Science, Monika Irayati. Pak Abduh, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, menyampaikan bahwa inisiatif kegiatan yang dilaksanakan sekolah-sekolah peserta program merupakan inisiatif yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa ada ide-ide kreatif dari sekolah menunjukkan program yang anti-mainstream dan patut diacungi jempol, misalnya website Jendela Integritas dari sekolah di Gorontalo yang memudahkan siapapun melihat pelaporan pengelolaan dana sekolah yang transparan dan akuntabel, sekaligus tempat pelaporan gratifikasi pada guru dan Kepala Sekolah. Monika Irayati, sebagai pendiri Eurodio, menekankan pentingnya program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” dalam membentuk karakter siswa dan menumbuhkan kembali nilai budi pekerti. Ia juga menggarisbawahi perlunya melibatkan siswa sebagai subyek aktif dalam kegiatan sekolah dan bukan sekedar obyek, sehingga pendapat siswa sangat diperlukan. Cynthia Lamusu, mewakili orang tua, memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya”. Ia menyoroti fenomena gratifikasi yang masih sulit dihentikan dan mengapresiasi langkah sekolah yang mengeluarkan surat aturan larangan gratifikasi, serta pembentukan forum komunikasi khusus untuk menghindari komunikasi personal antara guru dan orang tua, kecuali dalam kondisi khusus. Webinar ini diharapkan dapat memperkuat upaya ekosistem antikorupsi di sekolah dan menciptakan lingkungan yang berintegritas. Seluruh upaya ini perlu didukung berbagai pihak untuk terus menjaga keberlanjutannya. Karenanya, SPAK Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung dan memperluas program ini, dengan harapan nilai-nilai antikorupsi dapat mewujud dalam kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan pendidikan. Program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” yang diselenggarakan oleh SPAK Indonesia dengan dukungan pemerintah New Zealand Aid di Medan, Makassar dan Gorontalo telah berlangsung hampir 1 tahun. Ada 18 sekolah yang ikut dalam program ini dan telah mewujudkan berbagai inisiatif kegiatan yang menjadi laboratorium sekolah dalam mengukur implementasi nilai-nilai antikorupsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Dalam webinar yang diselenggarakan pada Rabu, 22 Mei 2024 tersebut, sekolah-sekolah tersebut berkesempatan menampilkan bermacam inisiatif kegiatan yang kreatif dan beberapa di antaranya merupakan terobosan dalam bentuk video. Melalui forum ini sekolah-sekolah peserta program mendapat masukan dan saran dari beberapa pihak, yaitu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yang diwakili Mochammad Abduh, wakil orang tua, Cynthia Lamusu  , dan Pendiri Erodio School of Art and Science, Monika Irayati. Pak Abduh, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, menyampaikan bahwa inisiatif kegiatan yang dilaksanakan sekolah-sekolah peserta program merupakan inisiatif yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa ada ide-ide kreatif dari sekolah menunjukkan program yang anti-mainstream dan patut diacungi jempol, misalnya website Jendela Integritas dari sekolah di Gorontalo yang memudahkan siapapun melihat pelaporan pengelolaan dana sekolah yang transparan dan akuntabel, sekaligus tempat pelaporan gratifikasi pada guru dan Kepala Sekolah. Monika Irayati, sebagai pendiri Eurodio, menekankan pentingnya program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya” dalam membentuk karakter siswa dan menumbuhkan kembali nilai budi pekerti. Ia juga menggarisbawahi perlunya melibatkan siswa sebagai subyek aktif dalam kegiatan sekolah dan bukan sekedar obyek, sehingga pendapat siswa sangat diperlukan. Cynthia Lamusu, mewakili orang tua, memberikan apresiasi tinggi terhadap program “Sekolah Jujur, Sekolah Saya”. Ia menyoroti fenomena gratifikasi yang masih sulit dihentikan dan mengapresiasi langkah sekolah yang mengeluarkan surat aturan larangan gratifikasi, serta pembentukan forum komunikasi khusus untuk menghindari komunikasi personal antara guru dan orang tua, kecuali dalam kondisi khusus. Webinar ini diharapkan dapat memperkuat upaya ekosistem antikorupsi di sekolah dan menciptakan lingkungan yang berintegritas. Seluruh upaya ini perlu didukung berbagai pihak untuk terus menjaga keberlanjutannya. Karenanya, SPAK Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung dan memperluas program ini, dengan harapan nilai-nilai antikorupsi dapat mewujud dalam kehidupan sehari-hari siswa dan lingkungan pendidikan.
Posted by SPAK Redaksi

SERI DISKUSI ANGGOTA LEGISLATIF 2024 – 2029 DAN KELOMPOKPEREMPUAN

Seri 2:DiskusiLuring“Korupsi Dan Kejahatan Terhadap Perempuan: Memastikan Komitmen  Anggota Legislatif 2024-2029 Untuk Memberi Solusi Yang Berpihak Pada Perempuan” Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan mendasar yang terjadi di berbagai sektor. Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta demi kepentingan diri sendiri. Korupsi membatasi akses perempuan ke sumber daya publik, informasi, dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat diskriminasi sosial, budaya, dan politik. Dampak korupsi terhadap perempuan kerap kali memperburuk posisi mereka dalam masyarakat, menghilangkan hak-hak dasar untuk hidup dan mempertahankan hidup. Korupsi juga sering kali menjadi pintu masuk untuk kejahatan lain, seperti perkawinan anak, perdagangan orang, dan sekstorsi. Dalam kasus perkawinan anak dan perdagangan orang, dokumen identitas sering dipalsukan dengan menyuap petugas. Studi oleh SPAK Indonesia di Makassar, Bulukumba, dan Pare-pare pada tahun 2021 menemukan bahwa para korban sering dipindahkan ke wilayah lain melalui jalur ilegal dengan biaya tertentu. Pada Jumat, 17 Mei 2024, SPAK Indonesia menyelenggarakan diskusi kedua dari seri diskusi anggota legislatif 2024-2029 dengan kelompok perempuan didukung oleh International Foundation of Electoral System (IFES) dan South East Asian Nations for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) yang membahas isu-isu krusial terkait korupsi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Diskusi yang diadakan melalui  Zoom ini  menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisioner KomNas Perempuan Alimatul Qibtiyah, Anggota DPR RI 2024-2029 Rieke D. Pitaloka, dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2029 M. Irfan AB. Diskusi ini dimoderatori oleh Ema Husain dan diikuti oleh peserta dari kelompok perempuan. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu yang diajukan oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan,  diantaranya kurangnya kolaborasi antara stakeholder, lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi UU pemberantasan korupsi, serta perlunya evaluasi dan koordinasi antara satgas antikorupsi dan satgas pencegahan kekerasan seksual di kampus. Rieke D Pitaloka, anggota DPR RI terpilih menekankan pentingnya memiliki data yang akurat dan terintegrasi dari berbagai desa dan kelurahan untuk mengetahui bentuk-bentuk korupsi serta jumlah aktual dari kejahatan terhadap perempuan, termasuk pelaku dan korban TPPO. Menurut Rieke, kekurangakuratan data yang ada menyebabkan banyak masalah sosial tidak ditangani dengan maksimal.   Andi Irfan AB, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menekankan  perlunya  peningkatan kapasitas dan pelatihan antikorupsi untuk para anggota legislatif, dan adanya ruang-ruang kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam merespon kekerasan terhadap perempuan.  Diskusi ini dihadiri oleh berbagai anggota organisasi masyarakat termasuk juga kelompok-kelompok perempuan dari berbagai daerah.
Posted by SPAK Redaksi

SPAK Indonesia Berpartisipasi dalam Diskusi Pakar KPK untuk Evaluasi Nilai-Nilai Antikorupsi

Jakarta, 14 Mei 2024 –Judhi Kristantini, S.Psi, co-founder Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK Indonesia) hadir dalam diskusi pakar yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang relevansi serta kepentingan nilai-nilai integritas dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Acara tersebut diadakan pada tanggal 14 Mei 2024 di Ruang Rapat Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Diskusi ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK, khususnya Pasal 7, yang memberi wewenang kepada KPK untuk menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di setiap jejaring pendidikan, serta merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Acara ini dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pertama fokus pada pendefinisian nilai-nilai integritas dan turunan perilakunya. Sesi kedua berfokus pada pemetaan nilai-nilai integritas menggunakan metode pemetaan Micmac.  Keterlibatan SPAK Indonesia dalam diskusi ini menunjukkan komitmen ​SPAK Indonesia terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai integritas. SPAK Indonesia percaya bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan mulai dari penanaman nilai-nilai antikorupsi hingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Diskusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas yang diajarkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. SPAK berharap melalui kolaborasi dengan KPK dan berbagai pihak terkait, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat semakin diperkuat.
Posted by SPAK Redaksi

SERI DISKUSI ANGGOTA LEGISLATIF 2024 – 2029 DAN KELOMPOK PEREMPUAN

Seri 1 : Diskusi Luring “Memastikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Setara bagi Perempuan. Perempuan mewakili 50% dari total pemilih di Indonesia, mereka memainkan peran krusial dalam demokrasi. Selama kampanye, perempuan menjadi target utama para kandidat. Penting bagi perempuan untuk menjadi pemilih cerdas yang memilih berdasarkan program kerja kandidat, bukan politik uang, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. SPAK Indonesia, melalui kampanye “Suara Perempuan Berharga” menjelang Pemilu 2024, telah membekali pemilih perempuan dengan pengetahuan yang diperlukan. Saat ini langkah berikutnya adalah mengajak perempuan mengawal para kandidat terpilih agar mereka tetap berkomitmen pada kebutuhan perempuan. Forum yang mempertemukan kandidat terpilih dengan pemilih perempuan sangat diperlukan. Di sini, kandidat dapat mempertegas program kerja mereka dan menerima masukan serta kritikan. Forum ini penting untuk memastikan transparansi program kerja legislatif sehingga harapan perempuan akan layanan publik yang setara dapat terwujud. Pada tanggal 23 April 2024, SPAK Indonesia mengadakan diskusi penting mengenai layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan. Acara ini mendapat dukungan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) melalui South East Asian Network for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG). Diskusi ini diselenggarakan dalam format hybrid, menggabungkan sesi daring dan luring, dan bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu penting yang dihadapi perempuan mendapatkan perhatian dari wakil-wakil terpilih di badan legislatif. Forum diskusi daring pertama ini berlangsung di Makassar, mempertemukan anggota DPRD terpilih yaitu Ir. Andi Muhammad Irfan AB, drg. A. Rachmatika Dewi, dan Hj. Umiyati, S.Kom, dengan para pegiat isu perempuan dari berbagai organisasi masyarakat setempat. Forum ini merupakan wujud partisipasi perempuan dalam mengawal kerja para anggota legislatif terpilih dan memastikan bahwa janji-janji kampanye mereka terpenuhi. Dalam diskusi tersebut,  kelompok perempuan mengajukan isu-isu perempuan yang kritis  pada para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Dalam layanan kesehatan ditemukan bahwa rumah sakit sering kali menolak menangani korban kekerasan yang menggunakan BPJS, serta perempuan miskin yang akan melahirkan tanpa KIS dan BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang ada belum memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama perempuan miskin. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi untuk anak-anak perempuan remaja juga menjadi sorotan penting. Di bidang pendidikan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi tidak sesuai diterapkan di daerah-daerah dan menimbulkan masalah. Hal ini mengakibatkan makin sempitnya kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang rendah memicu munculnya lingkaran kemiskinan, sehingga berimbas pada meningkatkan kasus pernikahan usia anak. Lebih parah lagi, tidak ada data spesifik mengenai anak perempuan yang putus sekolah, sehingga upaya pencegahan terhadap perkawinan anak dan perdagangan orang sebagai akibat dari rendahnya pendidikan, tidak dapat dilakukan secara efektif. Menanggapi isu-isu tersebut, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 memberikan beberapa tanggapan dan usulan solusi. Mereka menyarankan pembentukan crisis center untuk menampung aduan sekaligus jalan keluar terkait masalah-masaslah perempuan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk mengupayakan adanya satu rumah sakit di tingkat provinsi yang beroperasi 24 jam dan menerima perempuan tanpa memerlukan BPJS atau KIS. Mereka juga akan meninjau kembali kebijakan Jamsostek untuk melihat kemungkinan menanggung kasus kekerasan atau korban kekerasan. Untuk isu pendidikan, para anggota DPRD akan mengupayakan kuota khusus bagi anak perempuan sebagai bentuk afirmasi pada pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan.Mereka juga berencana berkolaborasi dengan LSM untuk mendorong peraturan daerah (Perda) terkait kesehatan perempuan. Diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam proses legislatif, terutama mengingat bahwa pemilih perempuan berjumlah 50% dari total pemilih di Indonesia. Dengan memastikan bahwa wakil terpilih memahami dan memperjuangkan kebutuhan serta masalah-masalah yang dihadapi perempuan, diharapkan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan dapat segera terwujud.
Posted by SPAK Redaksi

KOLABORASI UNTUK MEMPERKUAT JARINGAN : KERJA SAMA KOALISI ANTI KORUPSI INDONESIA (KAKI) DAN SPAK INDONESIA

SPAK Indonesia selalu membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan beragam organisasi dan lembaga dengan tujuan menegakkan sikap antikorupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dengan Koalisi Antikorupsi Indonesia (KAKI) yang pada tanggal 3 Maret 2024 berkunjung ke kantor SPAK Indonesia untuk membahas berbagai kemungkinan kolaborasi dalam melakukan kegiatan yang sejalan dengan misi masing-masing organisasi. Salah satu ide yang muncul  adalah kegiatan bersama desa untuk memperkuat tata kelola yang antikorupsi. Selain itu, kedua belah pihak juga melihat kemungkinan mengadakan program pemberdayaan perempuan dalam dunia bisnis, yang juga memasukkan pengetahuan tentang sextortion, suatu bentuk kejahatan terhadap perempuan akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi di dunia usaha. Terkait hal ini KAKI dan SPAK Indonesia sepakat untuk membantu perusahaan menyusun mode etik dan kebijakan perusahaan untuk mencegah terjadinya sextortion, serta mengadakan pelatihan. Kerjasama yang akan dilakukan dalam waktu dekat antara SPAK Indonesia dan KAKI meliputi pembuatan modul, workshop atau pelatihan untuk capacity building, serta pembentukan forum untuk NGO guna berbagi dan berkolaborasi. Dengan memiliki misi yang sama dalam penanaman nilai anti korupsi, kolaborasi antara SPAK Indonesia dan KAKI diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam mewujudkan tatanan yang lebih transparan dan berintegritas bagi berbagai kalangan masyarakat.
Posted by SPAK Redaksi